Nasib Petani Indonesia Tentang Benih

//Nasib Petani Indonesia Tentang Benih

Nasib Petani Indonesia Tentang Benih

Wakil-wakil organisasi petani dan masyarakat sipil Indonesia dan Internasional sebanyak 50 orang telah berkumpul di Bali pada tanggal 12 Maret 2011 untuk membahas nasib petani Indonesia tentang Benih.  Kegiatan ini diselenggarakan olehSerikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, IPPHTI (Ikatan petani pengendali hama terpadu) Indramayu, FIELD, IGJ (Institute for Global Justice); Third World Network, Yayasan Kehati. Pertemuan ini terkait dengan  diselenggarakannya Sidang Badan Pengatur IV Perjanjian Internasional tentang  Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian tanggal 14-18 Maret 2011 dengan  Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan ini,  para petani membagikan pengalaman memuliakan benih-benih  sayuran, padi dan jagung serta tanaman lain. Dari presentasi tersebut petani  mampu memuliakan dan menghasilkan varietas-varietas baru, bahkan lebih unggul  dibandingkan dengan varietas dari perusahaan benih.

Hambatan-hambatan yang mereka alami adalah erosi sumberdaya genetik tanaman  akibat revolusi hijau dan modernisasi pertanian. Sehingga dari ribuan varietas  tanaman, banyak sudah hilang, dan telah digantikan dengan sedikit varietas baru  hasil dari lembaga penelitian. Hilangnya keragaman tanaman akan membahayakan  ketersedaan pangan di masa depan.

Para petani juga  menyesalkan kondisi di lapangan terkait hak petani atas benih  walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional tentang benih ini  ke dalam UU no 4/2006. Banyak negara tidak mendukung usaha petani memenuhi  kebutuhan benihnya sendiri, malah diganti dengan benih dari perusahaan dan  lembaga penelitian.  Di Indonesia, pemerintah malah  mengkriminalisasi petani  yang melakukan pemuliaan tanaman jagung. Pemerintah juga tidak mendukung  kreativitas para petani di lapangan, terbukti dengan adanya aturan dan  perundangan yang tidak berpihak pada petani, yaitu UU no 12/1992 tentang  budidaya tanaman dan UU no 29/2000  tentang Perlindungan varietas tanaman.  Undang-undang tersebut tidak mengakui adanya keberadaan petani pemulia tanaman.  Dan lebih berpihak pada perusahaan besar dengan adanya regulasi perijinan dan  proses sertifikasi benih yang rumit, lama dan mahal.

Walaupun demikian, petani menunjukkan bahwa petani mampu untuk membuat benih  sendiri, memuliakan dan melestarikannya. Beberapa organisasi telah melestarikan  benih-benih lokal, mengembangkan benih baru, serta membuat lumbung benih dan  terus menerus menanamnya walaupun di lahan sempit.

Dari hasil pertemuan ini, kami sepakat bahwa:

  1. Benih adalah sesuatu yang hidup dan sakral, dan tidak untuk dikomersialisasi
  2. Petani adalah pemilik benih dan hak petani untuk membuat, mengkonservasi,  mengembangkan dan mendistribusikan benih harus diakui dan dihargai.
  3. Petani yang membuat dan menyimpan benih tidak boleh dikriminalkan berdasarkan  hukum lokal, nasional dan internasional justru harus didukung dan dilindungi.
  4. Petani berhak mendapatkan akses teknologi tepat guna yang sesuai dengan  kondisi lokal

Karena itu para petani mendesak pemerintah untuk:

  1. Merevisi semua undang-undang yang tidak sesuai yang justru melarang petani membudidayakan dan membuat benihnya sendiri;
  2. Mengakui benih temuan petani dan melindungi pengetahuan petani dalam mengembangkan benih lokal.
  3. Memfasilitasi pelestarian dan pengembangan benih-benih oleh petani yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal.
  4. Memfasilitasi pendidikan dan latihan pembuatan benih di tingkat petani dan  membantu mendokumentasikannya.
  5. Mengakui Hak Petani atas Benih secara penuh dengan mengimplementasikan UU No 4 tahun 2006 tentang ratifikasi ITPGFRA secara penuh.

This post is also available in: English

By | 2015-01-07T08:53:59+00:00 November 21st, 2013|Berita|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

*